FRAGMENTASI REGULASI SEKTORAL DAN DEGRADASI FUNGSI INTEGRATIF KUHPERDATA DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

Abstrak

Fragmentasi regulasi perdata di Indonesia berkembang seiring proliferasi undang-undang sektoral yang mengatur relasi privat tanpa integrasi sistemik dalam kerangka kodifikasi umum. Penelitian ini menganalisis implikasi struktural fragmentasi tersebut terhadap koherensi normatif dan kepastian hukum, serta merumuskan model pembaruan yang mampu memulihkan fungsi integratif hukum perdata sebagai satu kesatuan sistem. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan strategi analisis sistem hukum, melalui interpretasi sistematis, teleologis, dan argumentatif terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga kluster konflik normatif utama: divergensi standar tanggung jawab antara Pasal 1365 KUHPerdata dan rezim sektoral, ketegangan antara prinsip paritas creditorum dan penguatan posisi kreditor preferen dalam kepailitan, serta diferensiasi antara kebebasan berkontrak dan pembatasan kontraktual dalam perlindungan konsumen. Ketiga kluster tersebut menunjukkan bahwa KUHPerdata telah bergeser dari general part menjadi hukum residu, sementara peradilan menanggung beban harmonisasi yang seharusnya diselesaikan pada level desain legislasi. Artikel ini merekomendasikan rekodifikasi parsial Buku III KUHPerdata tentang Perikatan melalui tiga tahap: perumusan ulang asas umum sebagai norma payung, pembentukan klausul integrasi normatif terhadap regulasi sektoral, dan mekanisme audit legislasi. Model ini dirancang agar kepastian hukum tidak lagi bergantung pada harmonisasi yudisial, melainkan pada arsitektur normatif yang terencana dan terintegrasi.